Etika Politik dalam Koridor Demokrasi

oleh Drs. H. Indriyanto, SH. M.Hum

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950-an, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dikelola dengan berhasil. Prestasi ini disimbolisasikan oleh keberadaan Dwitunggal Soekarna-Hatta, yang bukan sekedar merupakan jaminan simbolis, akan tetapi dalam batas tertentu bahkan riil, bahwa penduduk luar Jawa telah menjadi mitra dengan posisi yang sejajar bagi orang-orang Jawa yang mendominasi penyelenggaraan kekuasaan politik di Indonesia. Seorang Indonesianis melukiskan keadaan ini dengan mengatakan bahwa Soekarno sebagai mistikus Jawa dan eklektikus kawakan dan Hatta sebagai puritan Sumatera telah saling melengkapi tidak hanya secara politis melainkan juga secara primordial. Dwitunggal juga merepresentasikan persekutuan antara Soekarno yang mewakili sinkretisme Jawa dan Hatta yang mewakili merkantilisme Islam dari luar Jawa  (Geertz, 1992: 104).

Sayangnya, menjelang pertengahan kedua tahun 1950-an hubungan antara Soekarno dan Hatta yang semula harmonis mulai diwarnai ketegangan yang terus meningkat dan sulit diperdamaikan, sehingga Hatta kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden pada akhir 1956. Pertentangan antara Soekarno dan Hatta menarik untuk dijelaskan, sebab dengan melihat posisi simbolis Hatta maka pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden mempunyai implikasi yang tidak sederhana dalam kehidupan Indonesia pada waktu selanjutnya. Tindakan Hatta dapat ditafsirkan sebagai bentuk penarikan dukungan penduduk luar Jawa terhadap legitimasi pemerintah pusat. Selain itu, sejak Hatta meletakkan jabatan, Soekarno mulai menjadi satu-satunya figur sentral dan poros kehidupan nasional Indonesia, keseimbangan politis terganggu, dan munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.[1]

Setiap pemegang kekuasaan tentu akan menggunakan kekuasaan untuk mengatur negara dan dan rakyat baik secara politis maupun sosial. Seperti dikatakan Flechteim, “social power is the sum total of those capacity, relationships, and processes by which compliance of others is secured…for ends determined by the power holder” (dikutip Mc Iver, 1961: 87). Kekuasaan politik pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Kendati demikian, hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat dimasukkan ke dalam wilayah politik yang batasannya tidak hanya didasarkan pada tata atruran, tetapi juga hubungan kultural baik sebagai keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu.[2] Dua alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, seperti telah disampaikan di muka, Soekarno-Hatta tidak sekedar simbolisasi hubungan politis, tetapi juga hubungan kultural yang secara kasar masing-masing mewakili Jawa dan luar Jawa, sinkretisme Jawa dan Islam puritan, dan mistisisme dan merkantilisme. Unsur-unsur kebudayaan dalam konteks politik mencakup nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap emosional mengenai cara-cara menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya, kebudayaan dalam konteks politik boleh dianggap sebagai ekspresi untuk menunjukkan lingkungan emosi dan pendirian sebagai tempat sistem politik itu berjalan. Tindakan politik ditentukan oleh berbagai macam faktor seperti tradisi, ingatan sejarah, motif, norma, emosi, dan simbol (dikutip Kavanangh, 1983: 4-5)

Kedua, dwitunggal Soekarno-Hatta adalah simbol Indonesia itu sendiri, yang terbentuk sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural society). Istilah masyarakat majemuk telah digunakan oleh Furnivall untuk menggambarkan situasi sosial di Burma dan Jawa pada masa kolonial. Di kedua tempat itu orang-orang bumiputera, imigran Cina dan India, dan orang-orang Eropa hidup bersama, tetapi kehidupan mereka tidak menyatu.

….Di Burma, seperti juga di Jawa, suatu pemandangan yang paling menarik bagi seorang pengunjung adalah adanya berbagai jenis manusia…. Mereka bercampur, tetapi tidak bersatu. Setiap golongan mengikuti agama, budaya, bahasa, pandangan hidup, dan norma masing-masing. Sebagai individu mereka berjumpa, tetapi ini hanya terjadi di pasar ketika mereka berjual beli. Ini merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai golongan masyarakat yang hidup berdampingan namun terpisah, di bawah satu kesatuan politik yang sama. Di dalam sektor ekonomi pun terjadi pembagian tenaga kerja menurut garis-garis etnik… (Furnivall, 1984: 304).

Pada satu sisi kemajemukan dapat menghasilkan daya dorong ke arah kemajuan. Namun pada sisi yang lain kemajemukan dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah pada terjadinya konflik. Pergeseran-pergeseran dalam hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat digunakan untuk menunjukkan potensi ganda pluralisme, baik sebagai kekuatan pembentuk integrasi nasional maupun pemicu perpecahan. Masyarakat majemuk ditandai oleh adanya pembelahan sosial yang berakar pada perbedaan etnisitas, ras, agama, dan geografis (Liddle, 1970: 4-5), atau yang oleh Geertz (1992: 82) disebut sebagai sentimen primordial (primordial sentiment).[3] Pada masa Orde Lama sentimen primordial terekspresikan di dalam ‘aliran’ (ideological stream) yang bersumber dari keyakinan agama dan nilai-nilai kultural. Aliran menciptakan ketergantungan dan loyalitas massa terhadap pemimpin-pemimpin mereka dalam suatu pola hubungan patron-klien (Antlöv and Cederroth, 1994: 5).[4]

Berdasarkan hal ini, maka bagi para pendukungnya, baik Soekarno maupun Hatta dapat dilihat sebagai patron. ‘Persekutuan’ yang berhasil antara Soekarno dan Hatta dalam dwitunggal ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengakomodasikan motivasi para pengikutnya untuk membangun negara baru. Masyarakat di negara baru selalu diliputi oleh motivasi yang sangat kuat untuk membangun identitas yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan pengakuan umum sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dan mempunyai kontribusi yang berharga terhadap negara. Mereka juga dilekati oleh semangat untuk membangun negara modern yang efisien dan dinamis. Semangat ini mempunyai tujuan lebih luas yang bersifat praktis, antara lain adalah pencapaian kemajuan, peningkatan taraf hidup, penciptaan tatanan politis yang efektif, pembentukan keadilan sosial, dan perebutan tempat untuk memainkan peran yang dianggap penting dalam panggung politik. Hubungan harmonis yang diperlihatkan oleh dwitunggal sebelum Hatta menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden menunjukkan bahwa Soekarno yang merepresentasikan Jawa masih dapat berjalan seiring dengan Hatta yang merepresentasikan luar Jawa.

Menurut Fachry Ali (1987) praktik politik kekuasaan dalam Indonesia modern pada dasarnya merefleksikan pemikiran tentang kekuasaan dalam tradisi Jawa. Dalam pandangan orang Jawa tradisional, kekuasaan dilihat sebagai sebagai “something concrete, homogeneous, constant in total quantity, and without inherent moral implication as such” (Anderson, 1981: 8). Meskipun kelas atas dalam masyarakat Jawa tradisional didefinisikan secara struktural, mereka juga dilekati oleh nilai-nilai etis dan mode perilaku yang berkaitan erat dengan fungsi tradisional kelas atas. Merujuk Geertz (1981), perbedaan antara kelas atas dan orang kebanyakan adalah pada karakter halus (Jawa: alus) yang menjadi inti etis priyayi. Kehalusan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menguasai diri, berpenampilan ‘cantik’ dan elegan, berperilaku bijaksana, dan sensitif. ‘Alus’ diperoleh melalui usaha yang terus menerus untuk mengolah ‘rasa’ dan menguasai pemusatan ‘energi putih’. Dalam pemikiran Jawa tradisional, alus merupakan salah satu tanda kekuasaan, sebab kehalusan hanya dapat dicapai dengan pemusatan energi dan seseorang yang ‘halus’ akan ditempatkan pada status dan kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih dekat dengat pusat kekuasaan (Anderson, 981: 39 dan 42). Ini berarti bahwa sebelum pertentangan dengan Hatta mencuat ke permukaan, Soekarno berhasil menampilkan dirinya sebagai priyayi.

Kendati demikian, negara baru selalu rentan terhadap rasa tidak suka yang serius yang bersumber dari sentimen primordial. Ikatan-ikatan primordial sesungguhnya merupakan patologi dalam praktik kehidupan berpolitik di negara-negara modern. Sebabnya adalah sentimen primordial hanya menghasilkan integrasi yang semu dengan mengandalkan rasa setia kawan (fellow feeling) yang tidak stabil. Ambedkar (dikutip Geertz, 1992: 181) berpendapat bahwa rasa setia kawan ini memang mampu melembaga dan membuat mereka yang diliputinya merasa sebagai kawan dan atau kerabat, dan ini merupakan modal yang berharga bagi sebuah negara yang stabil dan demokratis. Namun sentimen ini selalu bersegi ganda. Di satu sisi ia dapat menjadi kekuatan yang menyatupadukan dan sekaligus melampaui segala perbedaan, namun pada pihak lain juga menciptakan sekat antara seseorang atau sekelompok orang dari dari mereka yang dianggap berbeda, ‘bukan kawan dan bukan kerabat’.

Hal itu cukup jelas tercermin dari perbedaan-perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta, antara lain dalam (mungkin bisa dilengkapi disertai sumber…).

Akan tetapi, meskipun pertentangan itu telah mendapatkan bentuknya yang paling akhir berupa terpecahnya dwitunggal, Soekarno masih tetap berlaku sebagai seorang yang memegang etis priyayi yang menjunjung tinggi keselarasan atau harmoni sosial. Kehidupan bersama diidealkan berlangsung secara tenang dan penuh kerukunan. Usaha untuk mencapai tujuan itu melibatkan dua prinsip, yaitu rukun dan hormat. Prinsip rukun mendorong orang Jawa dalam setiap situasi berusaha menyatakan sikap dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Prinsip ini bersumber dari pandangan kejawen tentang keseimbangan emosional sebagai nilai tertinggi dan didasarkan pada kewajiban moral untk mengendalikan hasrat hati dan menjaganya agar tak terlepas dari kesadaran, sehingga tidak menimbulkan tanggapan emosional yang berlawanan dari orang lain. Sementara prinsip hormat membuat orang Jawa dalam berbicara dan menampilkan diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya (Geertz, 1961: 146). Kedua prinsip tersebut merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret hubungan sosial yang diusahakan terjadi dalam keselarasan, ketenangan, dan ketenteraman, tanpa perselisihan, bersatu dalam maksud saling membantu, sekaligus berlangsung teratur secara hirarkis sehingga para pelakunya dipaksa untuk mempertahankan dan membawa diri sesuai dengan posisi sosialnya (Magnis-Suseno, 1991: 38-39). Dengan kata lain, masyarakat Jawa adalah “masyarakat krama” yang menampilkan diri sebagai orang-orang yang sadar unggah-ungguh. Itulah sebabnya, Soekarno tetap memperlihatkan sikap respek pada Hatta biarpun mereka saling berbeda pendapat.

 

Daftar Pustaka

Mc Iver, Robert. 1961. The Web of Government. New York: The MacMillan Company.

Ali, Fachry. 1987. Refleksi Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Jakarta: Gramedia.

Kavanagh, Dennis. 1983. Pergeseran-pergeseran Politik dalam Masyarakat. Bandung: Iqra.

Anderson, Benedict R. O’G.. 1981. “The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire Holt, ed.. Culture and Politic in Indonesia. Ithaca and London: Cornell Univerity Press, hlm. 1-70.

Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri,dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.

Geertz, Clifford. 1992. Politik Kebudayaan, terjemahan Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Antlöv, Hans and Sven Cederroth. 1994. “Introduciton”, dalam Hans Antlöv and Sven Cederroth (ed.). Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule. Richmond: Curzon Press Ltd.

Antlöv, Hans. 2003. Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Terjemahan Pujo Semedi. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Furnivall. 1984. Colonial Policy and Practise. London: Cambridge University Press.

Geertz, Hildred. 1961. The Javanesse Family: A Studi of Kinship and Socialization. The Free Press of Glencoe.

Keesing, Roger M. 1989. Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer. Terjemahan Samuel Gunawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Liddle, William R.. 1970. Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study. New Heaven: Yale Universiy Press.

Magnis-Suseno, Franz. 1991. Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulder, Niels. 1992. “The Ideology of Javanese-Indonesian Leadership”, dalam Hans Antlöv and Sven Cederroth (ed.). Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule. Richmond: Curzon Press Ltd.


[1]Gejala serupa ini juga dapat ditelusuri melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Pada umumnya orang meyakini bahwa Pemilu 1955 merupakan contoh Pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia sampai dengan akhir kekuasaan rezim Orde Baru. Namun pada sisi yang lain Pemilu pada tahun itu sesungguhnya juga telah memperlihatkan adanya kenyataan bahwa sejumlah unit kekuasaan yang penting dalam masyarakat Indonesia seperti antara lain angkatan bersenjata, komunitas keturunan Tionghoa, dan pengusaha ekspor-impor dari luar Jawa tidak cukup terwakili secara memadai dalam sistem politik yang berlaku ketika itu. Di samping itu, dalam Pemilu 1955 juga mulai muncul gejala terjadinya pergeseran pusat kekuasaan politik dari Dwitunggal Soekarno-Hatta ke partai-partai.

 

[2]Kultur dapat dipahami sebagai jaringan makna yang digunakan oleh manusia untuk menafsirkan pengalaman dan menuntun tindakan mereka sebagai mode of human being in the world. Hasil atau wujud dari tindakan manusia tersebut adalah jaringan hubungan sosial yang secara umum disebut sebagai masyarakat atau struktur sosial. Kultur dan struktur sosial, dengan demikian merupakan abstraksi yang berbeda dari realitas yang sama (Geertz, 1957: 33-34). Dengan cara yang berbeda, Victor Turner menggambarkan hubungan antara kultur dan struktur seperti hubungan antara partitur musik dengan orkestra. Partitur adalah kultur yang berisi sistem kode yang penuh makna dan berfungsi memandu penampilan pemain-pemain orkestra. Sementara orkestra yang terdiri atas pemain-pemain dengan peranan yang berbeda-beda, tetapi tersusun sebagai suatu sistem yang harmonis, adalah struktur sosial (dikutip Keesing, 1989: 75-76). Dalam definisi ini kebudayaan berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan kehidupan masyarakat agar berjalan secara harmonis.

[3]Geertz menyebut integrasi nasional dengan istilah revolusi integratif, yaitu berhimpunnya berbagai kelompok primordial-tradisional ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan bersifat menyebar. Berbagai kelompok itu sebelumnya berdiri sendiri dan kemudian harus memiliki suatu kerangka acuan dalam lingkup ‘bangsa’ di bawah perlindungan suatu pemerintahan baru. Dalam hal ini, Indonesia adalah sebuah identitas baru yang menyatukan berbagai kelompok primordial-tradisional yang terbentuk berdasarkan ikatan kekerabatan, bahasa, daerah, agama, dan adat-istiadat. Selain primordial sentiment, penghalang revolusi integratif yang tak kalah penting adalah civil politics yang menunjuk pada usaha untuk menempatkan peranan militer di bawah kendali penguasa sipil (Geertz, 1992: 82-84, dan 105).

[4]Pasca 1965, atau sejak lahirnya Orde Baru, terjadi perubahan yang mendasar. Era aliran berakhir dan berganti dengan era baru melalui pemberlakuan ideologi tunggal Pancasila. Hubungan antara negara dan rakyat tidak lagi dibangun berdasarkan loyalitas menurut aliran-aliran, tetapi terjadi secara langsung, karena  negara menghadirkan dirinya dalam kehidupan masyarakat lokal sampai ke tingkat desa melalui wakil-wakilnya dan melalui berbagai kebijakan pembangunan (Antlöv, 2003). Hubungan antara rakyat dan negara diorientasikan pada penyatuan politik dan moral, yang dikonsepsikan sebagai ‘kepentingan bersama’ yang dapat dicapai melalui cara ‘kekeluargaan’ (Mulder, 1992: 58).

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s