Reformasi dan rekonstruksi budaya dalam birokrasi

Sebuah kajian historis

Oleh: Drs. Indriyanto, S.H.,M.Hum

Refomasi dan rekonstruksi budaya merupakan sebuah paradigma budaya bangsa Indonesia yang sebenarnya sudah berjalan dengan sendirinya. Hanya saja, perjalanan reformasi budaya tersebut tidak berlangsung dengan sebuah pendekatan khusus dan tindakan sadar akan pentingnya rekonstruksi budaya sebagai sebuah rekayasa social untuk memajukan bangsa Indonesia menuju dunia modern. Ini berarti bahwa apabila keinginan untuk menemukan fenomena modern pada bangsa Indonesia, maka kita harus secara sadar melakukan reformasi dan rekonstruksi budaya. Kebudayaan merupakan bagian dari peradaban manusia. Peradaban adalah hasil teknologi manusia yang muthakhir yang berlangsung karena kemajuan jamannya. Namun, pada sisi lain dirasakan adanya ketidakjelasan reformasi budaya yang bersifat spiritual atau non material. Padahal, budaya spiritual ini menjadi unsure pokok dalam penentuan tingkah laku manusia Indonesia dalam bersikap dan bertindak sebagai seorang warga negara yang modern.

Rekonstruksi sebuah paradigma budaya merupakan sebuah karsa atau kehendak yang menggerakkan cipta rasa dan karya seseorang. Jadi ibarat komandan yang menentukan kapan, bagaimana dan untuk apa unsure rekonstruksi itu harus digerakkan.  Reformasi kebudayaan dimungkinkn bila masyarakat bersifat terbuka dan mau untuk melakukan perubahan tersebut. Bagi bangsa Indonesia, sifat terbuka untuk bisa melakukan reformasi dan rekonstruksi ini sangat terkait dengan abad modern atau abad globalisasi, sehingga mau tidak mau bangsa Indonesia harus melakukan reformasi budaya. Bagaimana proses reformasi budaya khususnya dalam budaya birokrasi berlangsung di Indonesia ?

Karena dalam pergaulan masa kini bangsa Indonesia tidak dapat lagi memencilkan dirinya atau mencegah pergaulan atau kompetisi dengan bangsa lain, maka mau tidak mau harus sedapat mungkin berusaha memiliki sifat-sifat yang berlaku umum (universal) dimana-mana itu.

Indonesia mempunyai keadaan yang tersendiri atau untuk dalam arti bahwa walaupun pada satu pihak manusia Indonesia tak dapat mengisolasikan dirinya dari pergaulan dengan bangsa lain sebagai akibat perhubungan dan komunitas antara bangsa yang sudah semakin intensif sekarang, di pihak lain ia masih dekat sekali bahkan dalam beberapa hal masih terikat oleh adat kebiasaan dan tradisi-tradisi tempat asalnya. Dengan perkataan lain dilihat secara budaya orang Indonesia masa kini sering merupakan seseorang yang berada di tengah-tengah atau di pinggiran du kebudayaan yang berlainan dengan tuntutan-tuntutan yang berlainan pula . di satu pihak mereka berada dalam kebudayaan dunia masa kini (modern), tapi di lain pihak berada dalam kebudayaan tradisional atau kebudayaan masa silam.

Kenyataan ini menjadikan realitas hidup di Indonesia sangat menarik (interesan) untuk diamati, tetapi sekaligus juga menempatkan manusia Indonesia sering dalam keadaan yang sulit. Ia harus pandai-pandai, tidak saja menempatkan dirinya tetapi juga mengadakan pilihan yang tepat dalam suasana dan pada saat tertentu.

Manusia Indonesia masa kini benar-benar merupakan seorang manusia yang mengalami tarikan dari dua arah yaitu ikatan dan tarikan-tarikan dari masyarakat tradisional tempat asalnya dan masyarakat masa kini di mana ia sekarang berada dan berfungsi. Karena itu jika manusia Indonesia masa kini ingin menerapkan sifat-sifat yang diperlukan dalam pergaulan masa kini (modern) seperti apa yang telah diuraikan di atas, mereka harus tetap dapat menghormti adat istiadat atau kebiasaan yang ada. selain itu mereka juga harus tetap menghormati tradisi dan sejarh sebagai manifestasi kebudayaan dan jiwa bangsa.

Hanya dengan perpaduan antara memenuhi dan menerapkan sifat-sifat yang diperlukan dalam pergaulan masa kini dan tetap menghormati adat kebiasaan serta tradisi dan sejarahnya, manusia Indonesia sebagai masyarakat yang sedang berubah bisa berhasil dalam program pembangunan yang dicita-citakan.

Jika bangsa Indonesia kurang dapat menghormati adat kebiasaan atau tradisi sejarah yang berlaku dan masih dianut oleh masyarakat, maka sejumlah kesulitan akan sering timbul. Bahkan bisa jadikan melahirkan situasi konflik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh manusia Indonesia masa kini, tapi ini jugalah yang membuat manusia Indonesia makhluk yang menraik.

Bahwa orang bisa mengatasi atau mencari jalan keluar dan tarik-menarik antara masyarakat masa kini dan alam tradisional telah ditunjukkan oleh bangsa lain. Bangsa Jepang misalnya merupakan contoh yang baik sebagai suatu bangsa yang dapat menyerap dan menerapkan teknik dan teknologi masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan mereka. Tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk tidak melakukan hal yang sama.

Untuk menjelaskan tentang reformasi budaya, maka dalam makalah ini akan dicontohkan perkembangan budaya dalam birokrasi bangsa Indonesia yang menunjukkan adanya hal tersebut.

Pada masa kolonial birokrasi sangat dipengaruhi oleh budaya. Kepegawaian sipil pribumi misalnya disebut Pangreh Praja. Bagi Belanda mereka disebut: inlandsch bestuur atau pemerintah pribumi. Posisi mereka menjadi  mata rantai penghubung dengan kerajaan-kerajaan Jawa yang mereka di masa lalu serta kemungkinan-kemungkinan baru dari akhir C 19-20. Peran mereka “ganda” dan mengalami transformasi pada segi-segi luarnya di bidang administrasi dan  social politik. Transformasinya adalah peralihan dari birokrasi patrimonial ke birokrasi rasional. Dengan demikian hubungan kolonial pada BB (Binnenlands Bestuur) atau kepegawaian Eropa dengan Pangreh Praja merupakan kekuatan tawar-menawar yang berkesinambungan antara kedua elite dengan setting ras dan budaya yang berbeda.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, secara moral telah melahirkan negara baru, yaitu negara nasion Indonesia. Suatu negara baru, yang muncul sebagai hasil kekuatan integrasi politik. Kelahiran negara nasion yang dilandasi oleh semangat nasionalisme, menuntut perombakan sistem kehidupan politik, administrasi pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan yang baru.

Respons pertama terhadap proklamasi tahun 1945, antara lain ialah timbulnya gerakan pencopotan dan penggantian pejabat pemerintah di daerah dengan kekerasan dan paksa, gerakan anti-swapraja, dan revolusi sosial, seperti Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Sosial di Surakarta dan Revolusi Sosial di Sumatra Timur. Gerakan ideology revolusi menawarkan nilai-nilai baru dalam orde social politik lama, maka dari itu di beberapa daerah clash antara unsure-unsur revolusi dengan unsur-unsur orde lama tidak dapat dihindarkan.Contoh : di Aceh, Sumatera Utara, Pekalongan, Salatiga, Solo.Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dll. Intervensi kekuatan luar membangkitkan perasaan efektif untuk mengorganisasi diri dalam kekuatan-kekuatan pertahanan dan barisan tempur. Unit-unit inilah yang selama revolusi berfungsi sebagai focus gerakan revolusioner.Ideology politik menjadi wahana dari proses politisasi rkyat banyak.

Gerakan-gerakan tersebut, mencerminkan sifat anti birokrasi kolonial, dan menghendaki birokrasi Indonesia yang baru, yang demokratis. Sementara pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan upaya pembenahan dan reformasi baik secara administrative, structural, dan kemudian kultural secara bertahap. Ada pentunjuk bahwa reformasi administrative tidak mungkin dilakukan secara total, meningkat berbagai kendala dan kelemahan pada masa awal kemerdekaan.

Akan tetapi formasi birokrasi modern menjumpai kesulitan-kesulitan yang serius dalam menghadapi keruntuhan struktur birokrasi patrimonial. Kekuatan kohesif dari dorongan rasa kebangsaan yang modern dalam beberapa segi sangat kuat untuk mengamankan kemenangan politik dan militer terhadap kekuasaan politik kolonial pada mas lalu. Akan tetapi kesadaran nasional dan dukungan yang dinamis terhadp pemerintah tidak dapat berkembang secara efektif. Karena itu, pada beberapa dekade awal dari masa kemerdekaan tampak adanya hambatan-hambatan reformasi dalam administrasi pemerintahan, yang baik hambatan-hambatan administrtif teknis, hambatan struktural, maupun hambatan kultural.

Secara struktural, golongan profesional dan expertise yang mampu menjadi prime mover dalam reformasi birokrasi sampai pada periode 1960-an masih sangat terbatas, sedangkan tuntutan perubahan mendesak. Pada tahun 1950-an, sebagian dari jajaran birokrasi pada umumnya masih diduduki oleh golongan pejabat dari masa sebelum kemerdekaan, yang masih berorientasi askriptif daripada achievement.

Lebih-lebih hambatan kultural, pada umumnya masih cukup besar. Ada pertanda kedisiplinan. Ketekunan, ketelitian, kecermatan dan semangat kerja tau etos kerja di lingkungan administrasi pemerintahan tampak menurun. Kembali gejala-gejala penyimpangan, administrasi dan korupsi yang telah mulai muncul pada masa kolonial, pada masa sesudah kemerdekaan sering tampak meningkat.

Kepustakaan:

Alfian, 1981. Beberapa Masalah Pembaruan Politik di Indonesia (Jakarta: Rajawali)

Budaya Sastra (Jakarta: Rajawali, 1984)`

Melacak Jejak Revolusi Nasional, Prisma No. 8 Agustus 1981 Tahun X.

Sutherland, Heather, 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (Jakarta : Sinar Harapan)

Djoko Suryo, Transformasi Budaya Birokrasi, Dari Tradisionalitas Ke Modernitas. Yogayakarta , makalah  seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke 38 Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, “Tradisi dan Pembaharuan di Negara yang sedang berkembang”, dalam Ulumul Qur’an No. 5 Vol. IV tahun 1993.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s