Sejarah dan Kekuasaan

Oleh: Indriyanto

 A.    Pendahuluan

Berbicara tentang “sejarah”, adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah tuntas. Artinya, selalu saja ada kemungkinan penulisan kembali sejarah apabila ditemukan bukti-bukti baru dan fakta baru serta interpretasi baru tentang suatu peristiwa. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar mengingat sejarah sebagai rekonstruksi peristiwa tidak akan pernah menjadi objektif sebagaimana objektifnya sejarah sebagai past actuality. Sementara ilmu sejarah berusaha untuk menganalisis dan mengadakan klasifikasi tentang gejala-gejala, mengumpulkan pattern dalam tingkah laku manusia, sehingga dapat dimengerti oleh akal budi. (Meulen, 1987, 7)

Salah satu pembahasan umum dari masyarakat kita dewasa ini adalah tentang karya-karya sejarah terutama sejarah sekitar Soekarno dan Soeharto yang digugat kebenarannya oleh banyak pihak karena dianggap tidak objektif dan membingungkan, bahkan menyesatkan. Selanjutnya banyak orang percaya, bahwa kekuasaan regim tertentu sangat berpengaruh baik secara sengaja maupun tidak terhadap penulisan sejarah dan sejarawan. Dalam kontek sejarah dan kekuasaan ini akhirnya banyak gugatan sekaligus usulan untuk menulis kembali sejarah yang dianggap tidak betul tersebut. Dengan kata lain penulisan sejarah yang lebih objektif perlu dilakukan. Bagaimana hal ini terjadi? Sebenarnya tidak hanya faktor kekuasaan saja yang berpengaruh pada penulisan sejarah, tetapi masalah subjektivitas lain juga berpengaruh pada penulisan sejarah.

Seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, perlu disadari sepenuhnya oleh sejarawan dewasa ini bahwa suatu penulisan sejarah senantiasa dibayangi oleh subjektivitas kesempitan cakrawala mental, ikatan kultural dan jaman, konteks sosial, sehingga hanya suatu pikiran yang kritis saja dapat menjauhkannya dari subjektivitas itu. Memang, dalam perkembangannya pemikiran dan penulisan sejarah dari masa ke masa senantiasa banyak berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Peter Gay mengatakan bahwa sejarah itu mudah untuk dituliskan daripada didefinisikan. Selanjutnya dijelaskan:

Dalam kariernya yang panjang sebagai suatu disiplin, sejarah telah menawarkan banyak hal kepada banyak orang, dan para pelakunya telah membuat tuntutan-tuntutan bagi karyanya yang tidak dapat diterima oleh sejumlah pemikiran. Bahkan sekarang pun, untuk semua kekayaan tradisi sejarah, seluruh keterbukaan pada penelitian filosofis, para sejarawan senantiasa tidak menyetujui, bahkan hanya pada bagaimana melakukan apa yang sedang mereka lakukan, tetapi juga pada apa yang sedang dilakukan oleh mereka pada masa sebelumnya.(Peter Gay dan Gerald J. Cavanaugh, 1972: xi)

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berbuat keliru dalam menulis sejarah. Hal-hal itu dapat berujud faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri si penulis itu sendiri, ada pula yang datangnya dari luar. Faktor-faktor dari dalam misalnya: 1) terlalu fanatik terhadap apa yang dituliskannya. Dalam hal seperti ini, penulis adalah seorang yang partisan, yang membela dengan gigih kebenaran golongannya sendiri tanpa mau melihat kesalahan-kesalahan yang diperbuat; 2) Terlalu percaya dengan sikap yang berlebihan terhadap kebenaran sumber informasi. Dia menolak semua informasi yang datang dari sumber lain; 3) Keyakinan yang salah terhadap sesuatu hal yang benar atau sebaliknya; 4) Tidak mampu memahami masalah; 5) Tidak mampu menempatkan peristiwa pada proporsi yang benar; 6) mencari muka agar disenangi oleh orang lain (penguasa); 7) Gandrung untuk membesar-besarkan. Adapun faktor dari luar yaitu adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar dirinya baik dari penguasa maupun dari masyarakat lingkungannya. ( Shiddiqi, 1984: 15-16)

Sementara itu W.H. Walsh menjelaskan adanya empat hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang sejarawan, yaitu: 1) Personal bias; 2) Group prejudice; 3) Conflicting theories of historical intrepretation; 4) Underlying philosophical conflict. (Walsh, 1979: 99-106) Di samping itu, perbedaan training dan temparamen dari sejarawan, akan lebih membedakan pula pandangan mereka dalam menggabungkan dan mengubah konsep ilmu pengetahuan dalam menentukan analisis dan problem khusus. (Aitken (ed.), 1954: 101)

B.     Sejarah Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan

Setelah kita mengetahui bahwa ada banyak unsur yang mempengaruhi penulis sejarah dalam kerjanya, lalu bagaimana dengan fenomena penggunaan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan? Inilah yang menjadi faktor kesengajaan dalam penulisan sejarah. Kekuasaan atau penguasa sengaja  meminta pada sejarawan atau penulis sejarah untuk menuliskan sejarah berdasarkan “pesanan” mereka. Pada kondisi tertentu, sejarawan sendiri mengalami faktor tekanan akibat kekuasaan tersebut sehingga tidak bisa bebas menginterpretasikan fakta secara lebih objektif. Ada pula penulis sejarah yang cari muka dan menggandrungi serta membesar-besarkan peran tokoh tertentu, sehingga penyimpangan sejarah terjadi secara sadar dan sengaja. Dalam konteks historiografi, hal inilah yang wajib diperangi. Sejarah yang ditulis berdasarkan pesan “sponsor” oleh si tukang “cari muka dan keuntungan” hanya akan menghasilkan karya yang semu. Karya ini tidaklah menganalisis dan mengkritisi suatu peristiwa masa lampau secara objektif, tetapi justru akan menghasilkan produk pendukung status qou dari kepentingan dan penguasa. Tujuannya? Ya, melanggengkan kekuasaannya.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penulisan sejarah yang digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pertama, pengaruh ideologi. Pengaruh ini sangat dominan karena ideologi telah melandasi subjektivitas yang relatif kental dari para penulis maupun pemesan. Semua usaha penulisan sejarah diarahkan untuk membenarkan  dan mempropagandakan ideologi mereka. Sementara di pihak lain interpretasi yang kontradiktif diberikan untuk idelogi lain yang notabene sebagai saingan atau musuhnya. Dengan demikian karya sejarah dijadikan alat propaganda. Propaganda dalam konteks ini lebih bersifat politis, karena bertujuan untuk menjamin diterimanya doktrin tertentu, penguasa dan rezim, pengikut setia suatu rezim, memanangkan pemilu, dll. (Sunarjo, 1982:24)

Kedua, erat kaitannya dengan kekuasaan adalah sistem politik yang berlaku yang mendukung suatu rezim. Oleh karena sistem politik yang regimentatif begitu kuat, menyebabkan banyak kendala bagi penulis sejarah untuk secara bebas melakukan penelitian. Apalagi penelitian sejarah yang terkait dengan para pelaku yang saat itu sedang berkuasa. Sistem politik yang “amang-amang” (menakut-nakuti) dan “iming-iming” (menjanjikan akan memberikan sesuatu) bisa merusak mental para penulis sejarah, baik karena takut untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa karena jiwanya terancam dan harus menempuh biaya. Di sini, tidak ada kebebasan dari sejarawan maupun penulis sejarah dalam mengungkapkan suatu peristiwa. Kebebasan boleh ada asal tidak menjelek-jelekkan, menyinggung, mengganggu kepentingan, dan lain-lain hal yang merugikan penguasa. Di sisi lain, politik “iming-iming” telah meracuni sejarawan menjadi “pelacur” dan pendukung penguasa untuk memperoleh sesuatu. Hal ini mengakibatkan penulisan sejarah sangat jauh dari nilai ilmiah. Sejarawan seperti ini dalam karyanya akan berusaha untuk mengendalikan dan menciptakan stereotip bagi minat dan keyakinan orang melalui propaganda sejarah. (Baca: Popper, 1985:118) Selain itu, sistem birokrasi juga sangat berpengaruh pada hasil kerja sejarawan. Sistem birokrasi yang terlalu ketat, menyebabkan kharakteristik dan gaya pribadi sejarawan akan larut bersama aturan-aturan birokrasi. (Kuntowijoyo, 1994:11)

Dalam konteks historiografi, penulisan sejarah yang tidak objektif sangat terkait dengan usaha ke arah justifikasi dan legitimasi kekuasaan, misalnya pada historiografi tradisional dan kolonial. Berbagai alasan pembenar diungkapkan dalam penulisan sejarah sebagai usaha untuk mengagung-agungkan kekuasaan. (Baca: Kartodirdjo, 1982) Dalam hal ini, ada hubungan antara kisah sejarah dengan orang yang mengisahkan (sejarawan). Menceritakan suatu peristiwa berarti mengambil keputusan etis. Jika seseorang menilai sejarah, dalam arti tertentu ia sendiri dinilai oleh kisah yang sedang ia ceritakan. Kisah bukanlah sekedar ditemukan oleh seorang pribadi, tetapi sebaliknya pribadi tersebutmemperoleh identitasnya dengan kisah yang diceritakan. Kesinambungan sejarah jika diungkapkan secara benar dan dengan pertimbangan moral, maka kesinambungan seperti itu tidak hanya menjadi kisah tentang masa lampau saja, tetapi merupakan suatu himbauan akan masa depan. (Peursen, 1990: 93)

C.    Sejarah dan Nasionalisme

Perkembangan ilmu sejarah di Indonesia saat ini amat dipengaruhi oleh nation building, yang menuntut suatu rekonstruksi sejarah sebagai sejarah nasional yang akan mewujudkan kristalisasi identitas bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 1992: x), apalagi saat ini bangsa Indonesia masih mempertaruhkan kesatuan negara akibat ancaman disintegrasi.

Sejarah berangkat dari sebuah peristiwa/event. Peristiwa-peristiwa itu memberi warna pada jalannya sejarah pribadi, kelompok, maupun suatu negara. Setiap individu, kelompok, maupun bangsa perlu menceritakan kisah yang benar, entah dalam kata, tindakan, maupun tulisan agar bisa terbentuk suatu masyarakat yang bertanggungjawab. Kajian ilmiah tentang sejarah merupakan salah satu di antara banyak pengungkapan kisah seperti itu. Sebuah negara tidak akan memperoleh identitas nasionalnya yang benar dengan menceritakan kisah yang salah tentang masa lampau, tentang tindak kekerasan dan ketidakadilan sosial, tentang kebencian musuh-musuhnya. Sejarah memainkan peranan yang luar biasa pentingnya dalam membangkitkan kesadaran moral yang baik bagi masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu kesinambungan sejarah perlu terus dilakukan, di- rethinking , dan dikritik agar kisah itu tidak hanya dibenarkan  secara rasional dan ilmiah saja tetapi juga dibenarkan secara moral. (Peursen, 1990:93) Itulah antara lain pentingnya sejarah dalam membina kharakter suatu bangsa dan mengawal nation building. Dikatakan sebagai pengawal nation building karena sejarah bisa mengontrol proses nation building tersebut. Dalam proses pembangunan misalnya, dengan sejarah akan dapat dikontrol tentang penerapan keadilan, kemanusiaan, dampak-dampak sosial dan sebagainya. Jika suatu pembangunan mempengaruhi kehidupan dan kepentingan rakyat baik secara spiritual maupun institusi sosial, di sinilah perlunya melakukan koreksi kembali terhadap pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nation building pada prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju terciptanya sebuah negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar ideologinya. (Simatupang, 1980:18-23) Dengan kata lain, nation building merupakan proses pembentukan kesatuan bangsa yang utuh. Sementara itu, nation sendiri menunjuk pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnik, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik, dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan bersama. Heterogenitas dalam berbagai segi kehidupan, unsur-unsurnya digembleng menjadi suatu homogenitas politik dan lazimnya terwujud sebagai negara nasional. Negara nasional itu sendiri menjadi wahana yang berfungsi untuk adaptasi, mempertahankan kesatuannya, memperkokoh proses integrasinya serta mencapai tujuan eksistensinya. Negara nasional lebih efektif dan efisien dalam menopang eksistensi kelompok yang pluralistik dibanding sebagai komunitas lokal, regional, tribal, komunal, dsb. Jadi dalam sejarah nasional, proses integrasi menjadi isu sentral, artinya integrasi territorial dan integrasi sosio-politik merupakan faktor dominan dalam mewujudkan unit nasional seperti sekarang ini. (Kartodirdjo, 1993:1-2)

Setelah kemerdekaan Indonesia, nasionalisme tetap berfungsi dalam nation building. Dalam proses itu, kebudayaan nasional, kepribadian dan identitas nasional, kesadaran nasional semuanya perlu dibudayakan. Untuk keperluan itu, sejarah nasional berfungsi untuk menimbulkan kesadaran nasional serta menjadi simbol identitasnya. Itulah sebabnya dalam proses tersebut haruslah tidak boleh melupakan, apalagi meninggalkan unsur-unsur dinamika lokal. Persoalan nasional, biasanya bermula dari persoalan lokal. Demikian halnya dalam sejarah. Pada kenyataannya bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya masing-masing yang tersebar di seluruh nusantara.

D. Sejarah dan Memori Kolektif Lokal

Kemerdekaan adalah salah satu nilai yang tinggi bagi bangsa Indonesia karena kemerdekaan telah meninggalkan nilai-nilai sejarah yang positip bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai positip dari kelampauan itu tentunya tidak begitu saja terlihat tanpa mempelajari dan memahami sejarah. Oleh karena itu penggalangan  persatuan dan kesatuan bukan merupakan hal yang mudah bagi masyarakat maupun para pengambil keputusan mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Hasrat persatuan yang berhasil menyatukan bangsa Indonesia ini mungkin tinggal kenangan saja apabila peristiwa yang melatarbelakanginya tidak dipahami secara baik. Mengingat kenyataan ini praktis pengetahuan  tentang data dan informasi sejarah sangat diperlukan yang tidak terbatas pada masalah yang terjadi di tingkat nasional saja, melainkan juga apa yang terjadi secara lokal. Dalam perkembangannya setelah tahun 1950, seringkali permasalahan nasional yang muncul dan cukup serius berasal dari masalah daerah atau lokal, yang kurang dipahami oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, bagaimanapun kejadian setempat banyak yang berkaitan dan berdampak secara nasional. Namun harus diakui pula bahwa banyak kejadian lokal yang tidak bisa ditampilkan secara nasional, walaupun kejadian itu mempunyai makna yang cukup penting dan berarti bagi masyarakat setempat. (Jurusan Sejarah F.S Undip, 1994)

Pada saat ini, kondisi bangsa Indonesia masih dalam masa krisis multisegi. Keutuhan bangsa dan negara terancam oleh berbagai gejolak di daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Krisis integrasi bangsa ini menyadarkan kepada kita bahwa persoalan-persoalan lokal amatlah penting untuk diperhatikan. Apa yang sesungguhnya terjadi di tingkat lokal itu adalah cerminan apa yang terjadi di tingkat nasional. Kini, peran sejarawan pun seakan-akan “digugat” untuk bisa menjawab apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada bangsa ini. Tampaknya, sekarang ini hampir semua segi baik sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan pada bangsa Indonesia sedang sakit. Kini, sejarawan juga dituntut untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika ingatan kolektif  lokal sangat penting untuk dipahami dalam konteks proses integrasi bangsa. Sejarah Lokal itu sendiri merupakan salah satu alat bagi bangsa Indonesia untuk memupuk nasionalisme. Mengapa? Karena nasionalisme dalam alam kemerdekaan merupakan kekuatan penggerak yang mempersatukan dan mengutuhkan bagi bangsa Indonesia dalam proses national integration.   Kemerdekaan itu sendiri dipandang bukan sebagai moment historis semata, melainkan sebuah proses yang tak henti-hentinya menyejarah. Proklamasi belumlah menghapus kenyataan Indonesia sebagai negara setengah kolonial dan setengah feodal. (Dhakidae, 1981:2) Dengan demikian jelaslah bahwa kemerdekaan, integrasi nasional, national building merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus, sehingga nasionalisme pun sesungguhnya merupakan proses yang terus menerus pula.

Memori kolektif lokal itu sendiri sebenarnya mengandung persoalan sejarah yang sangat kompleks, bukan saja di tingkat intra-lokal tetapi juga antar-lokal serta kaitannya dengan konteks nasional. Namun demikian kita menyadari bahwa penulisan sejarah Indonesia masih banyak yang berkisar pada masalah tingkat nasional, sehingga kurang menampakkan kehidupan, aktivitas, serta peranan masyarakat dari berbagai golongan di tingkat lokal. Padahal, mengetahui dengan benar peran masyarakat lokal dalam proses berbangsa dan bernegara itu sangat penting untuk membina rasa nasionalisme masyarakat yang tentunya dimulai dari tingkat lokal.

Krisis integrasi bangsa sekarang ini menunjukkan bahwa kita telah “gagal” dalam membawa kelangsungan hidup bangsa. Kita perlu mengkaji kembali Nation Building yang selama ini dilakukan. Kita perlu mengkaji lagi nation kita, dan kita perlu merenungkan kembali nasionalisme bangsa kita. Sesungguhnya, banyak orang tidak mau belajar dari sejarah. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang Presiden pada saat Sidang I dengan DPR tahun 2000, Gus Dur sempat berucap: “Prek sejarah”. Banyak para politisi dan elite kita yang menasehati:”sudahlah jangan bicara terus masa lalu”. “Yang lalu biarlah berlalu”, yang penting sekarang adalah bagaimana masa depan. Apakah sesederhana itu sebuah himbauan untuk mengatasi krisis ini? Kalau kita mau jujur, apa yang sekarang terjadi adalah produk masa lalu. Masa lalu itu yang “tidak beres”. Oleh karena itu harus dikaji ada apa dengan masa lalu kita. Seberapa jauh masa lalu kita bisa membawa kesadaran bangsa ini sehingga mempunyai kharakter dan kesadaran sebagai sebuah nation. Lalu, apa peran Sejarah Lokal dalam memupuk dan mempertebal rasa nasionalisme bangsa?  Kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa sangat ditentukan oleh corak dan memori kolektif  lokalnya. Itulah pentingnya Sejarah Lokal.

Berlakunya UU Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dengan konteksnya. Ketidakadilan antara Pusat dan Daerah dan tuntutan Daerah untuk bisa mengelola assetnya sendiri merupakan kenyataan kontemporer bangsa Indonesia saat ini. Sementara itu, bangsa dan negara Indonesia yang masih mengalami krisis multisegi yang bekepanjangan ini, masih harus menghadapi berbagai gejolak dan goncangan pergolakan sosial dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan masyarakat yang cenderung menjurus ke arah terjadinya disorganisasi sosial dan disintegrasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Tantangan disorganisasi sosial dan disintegrasi bangsa semakin terasa ketika situasi konflik semakin meningkat dalam bentuk benturan sosial dengan aksi kekerasan yang bersifat brutal dan destruktif disertai isu-isu konflik bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Peristiwa kerusuhan seperti itu terjadi misalnya di Jakarta dan Solo pada Juni 1998, Jawa Timur 1998, Ambon dan Maluku (1988-sekarang), Kalimantan Barat (1998/1999), Aceh (1998-sekarang), Poso (2000), dan di Jakarta pada akhir-akhir ini seperti aksi peledakan bom,  demonstrasi dengan kekerasan dan perusakan, dan lain-lain. Aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan ini cukup menggoncang masyarakat di samping menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat karena sifatnya yang destruktif. Lebih-lebih dengan banyaknya aksi-aksi penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran, perusakan tempat tinggal dan tempat ibadah di daerah-daerah tertentu, telah menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia terkena imbas gejala “budaya ketakutan” (Culture of Fear) dan “budaya terror” (Culture of Terror). Timbulnya kedua gejala tersebut telah menandai bahwa masyarakat sedang dilanda krisis. (Suryo, 2000: 1) Krisis itu sendiri tidak bisa dilepaskan dengan masa lampaunya, artinya “keinginan-keinginan” tersebut juga didasari oleh “ingatan kolektif lokal”. (Gonggong, 2000:2)

D.    Penutup

Proses penulisan sejarah memang tidakbisa dilepaskan dengan sifat subjektivitas baik yang datang datang dari pribadi sejarawan itu sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya. Namun yang penting bahwa usaha untuk meningkatkan objektivitas dan ilmiah perlu terus digalakkan. Penulisan sejarah tidak bisa dilepaskan dengan faktor ideologi dan sistem politik atau lebih jelas lagi bahwa penulisan sejarah juga dipengarhui oleh kekuasaan. Sejarah yang digunakan untuk propaganda politik akan menjerumuskan generasi muda pada jurang kehancuran, karena sejarah tidak diceritakan dengan benar. Hal ini akan berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Mengingat pada masa sekarang proses integrasi nasional sedang dipertaruhkan, dan wawasan sejarah bagi para pemimpin dan bangsa Indonesia pada umumnya perlu ditumbuhkan, maka mutlak diperlukan kajian-kajian yang lebih ilmiah dan mengandung pesan moral yang sangat tinggi bagi penulisan dan penulisan kembali sejarah ditingkat nasional maupun lokal. Pengkayaan tema-tema sejarah lokal, perlu lebih dikembangkan. Penggunaan variasi sumber dan data seperti sumber lesan misalnya, sangat diperlukan. Sudah barang tentu untuk mencapai semua itu juga diperlukan komitmen moral dan kemampuan ilmiah yang handal dari para sejarawan dalam melakukan kajian Sejarah baik nasional maupun lokal yang didukung oleh kesadaran sejarah yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat pendukungnya.

Kepustakaan

Aitken, G.J , .The Social Science in Historical Study ( New York: Social Science Research Council, 1954)

Dhakidae, Daniel,”Kemerdekaan: Alat atau Tujuan”, dalam Prisma No. 8  Th. X, Agustus 1981

Gay, Peter & Gerald J. Cavanaugh, Historians at Work Vol. I. (New York: Harper & Row, 1972)

Gonggong, Anhar, “ Memorian Kolektif Lokal dalam Pembentukan Nation Building”, makalah pada Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah se Indonesia ke-7 di Surabaya tangal 2 Oktober 2000.

Kartodirdjo, Sartono, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1992)

————-,. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: suatu alternatif. (Jakarta: Gramedia, 1982)

Meulen, van der, Ilmu Sejarah dan Filsafat. (Yogyakarta: Kanisius., 1987)

Peursen, C.A.van., Fakta, Nilai, Peristiwa Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika (Jakarta: Gramedia, 1990)

Shiddiqi, Nourouzzaman, Menguak Sejarah Muslim. (Yogyakarta: PLP2M, 1984)

Simatupang, T.B., Peranan Angkatan Perang dalam Negara yang Membangun (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980)

Sunarjo S.Soenarsih & Sunarjo, Propaganda (Yogyakarta: Liberty,1982)

Suryo, Djoko, “Memutar Jarum Sejarah Kembali ke Masa Depan: Integrasi Bangsa Indonesia Baru”, makalah pada Seminar Internasional Lustrum VI Fakultas Sastra UNDIP Semarang 15-16 September 2000.

Tim Perumus, Rumusan Hasil Diskusi Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Tingkat Lokal (Semarang:  Fakultas Sastra UNDIP, 1994)

Walsh, W.H., An Introduction to Philosophy of History (London: Hutchinson University Press, 1979)

* Makalah disampaikan pada Diskusi Kebangkitan Nasional, Panitia Bersama Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah, LBH Semarang, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru) , Semarang 22 Mei 2002.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s