Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1

Tempat Kedudukan

(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta

(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah

secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor,

Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 2

Lambang dan Bendera

(1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal

5 adalah seperti berikut:

(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua

berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan

MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan

dan gambar berwarna putih, seperti berikut:

(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan

Pusat.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

46

Pasal 3

Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program,

dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman,

meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam

berbagai aspek kehidupan.

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai

aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah,

dan amal shalih lainnya.

4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar

berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.

5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan,

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan

penelitian.

6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup

yang berkualitas

7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam

dan lingkungan untuk kesejahteraan.

9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai

bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.

10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku

gerakan.

12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan

gerakan.

13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta

meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.

14. Usaha-usaha lain yang sesuai deng an maksud dan tujuan

Muhammadiyah

Pasal 4

Keanggotaan

(1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia beragama Islam

b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah

47

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah

d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah

e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.

(2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia,

beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta

bersedia mendukung amal usahanya.

(3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap

Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan

atau bersedia membantu Muhammadiyah.

(4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

a. Anggota Biasa

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat

dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya

melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat

yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan

Cabang.

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada

Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada

calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda

anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda

anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah

kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan

Cabang yang bersangkutan

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

diatur oleh Pimpinan Pusat

(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan

menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah

kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan

pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.

(6) Hak Anggota

a. Anggota biasa:

1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.

2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak

menyatakan pendapat.

(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:

a. Taat menjalankan ajaran Islam

b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

48

perjuangannya

c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita

Hidup Muhammadiyah

d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan

kebijakan Pimpinan Pusat

e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta

melaksanakan usahanya

f. Membayar iuran anggota

g. Membayar infaq

(8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat

(9) Tata cara pemberhentian anggota.

a. Anggota Biasa:

1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota

kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan

pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan

pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan

penelitian dan penilaian.

4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara

(skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama

menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat.

5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota,

memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling

lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.

6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya,

selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan

keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan

Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian

dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan

kepada Pimpinan Pusat.

7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari

keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan.

Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar

pertimbangan tim.

8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita

Resmi Muhammadiyah.

49

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan

Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Ranting

(1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri

atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan

dan pemberdayaan anggota.

(2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian/kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

c. Mushalla/surau/langgar sebagai pusat kegiatan

d. Jama‘ah

(3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan

oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan

Pimpinan Cabang.

(4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah

ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan

atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat

Cabang

Pasal 6

Cabang

(1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurangkurangnya

tiga Ranting yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting

b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan amal usaha.

(2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan

Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan

Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali

dalam sebulan.

b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat dalam lingkungan

Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

c. Korps muballigh/muballighat cabang, sekurang-kurangnya 10 orang

d. Taman pendidikan Al-Quran/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar

e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

f. Kantor

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

50

(3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan

oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan

pertimbangan Pimpinan Daerah.

(4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah

ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau

atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7

Daerah

(1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas

sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan

Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha

d. Perencanaan program dan kegiatan

(2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurangkurangnya

sekali dalam sebulan

b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurangkurangnya

sekali dalam sebulan

c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

d. Korps muballigh/muballighat daerah, sekurang-kurangnya 20 orang

e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah

f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah

g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

h. Kantor

(3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul

Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.

(4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang

telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/

Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 8

Wilayah

(1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurangkurangnya

tiga Daerah yang berfungsi

a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah

51

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan

Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha

d. Perencanaan program dan kegiatan

(2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/ kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur

Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat

Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurangkurangnya

sekali dalam sebulan.

c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.

e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah.

f. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Mu‘allimin/ Mu‘allimat/

Pondok Pesantren.

g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.

h. Kantor.

(3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul

Daerah yang bersangkutan.

(4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang

telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah/

Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9

Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang

berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah.

b. Penyeleng garaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan

Muhammadiyah.

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha.

d. Perencanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan

Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan

pelaksanaannya

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

52

b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para

anggotanya

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan

Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat

(2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan

Pusat atau di sekitarnya.

(4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir

sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih.

Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan

Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan

Pusat.

(5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum

Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa

jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan

Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan

kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah,

Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat

Wilayah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi

Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah

dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan

Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.

(3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor

Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.

(5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan

sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat

menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.

(6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada

Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah

53

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya

kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah

Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon

tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya

atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.

(7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah

calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal

berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan

pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan

Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan

Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua

atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan

kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah,

Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat

Daerah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu

Pimpinannya.

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang

dalam daerahnya sesuai kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan

kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat

Daerah.

e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi

serta pusat pembinaan sumberdaya manusia.

(2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten/Kota.

(3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya.

(5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan

sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua

Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota

Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

(6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada

Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah

anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

54

kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah

Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon

tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya

atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.

(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah

calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal

berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan

pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan

Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan

Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua

atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan

kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan

Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur

Pembantu Pimpinannya

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting

dalam cabangnya sesuai kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasi-kan

kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat

Cabang

(2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.

(4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan

sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua

Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota

Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada

Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah

anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan

kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah

Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon

tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya

atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.

(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang

55

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal

berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan

pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan

Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan

Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua

atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar

kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan

Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan

Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya

sesuai dengan kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasi-kan

kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting

(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.

(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan

sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua

Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota

Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada

Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah

anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya

kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah

Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon

tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya

atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.

(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon

pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam

tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya

kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan

tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting

dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

56

Pasal 15

Pemilihan Pimpinan

(1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:

a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam

b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah

c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah

d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah

e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya

f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu

tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan

Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat

g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan

pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah

di semua tingkat

h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal

usahanya, baik vertikal maupun horisontal

(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat

dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

(3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas

keputusan Musyawarah masing-masing.

(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan

ketentuan:

a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul

Pimpinan Pusat

b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan

Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan

atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan

c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan

(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan

dengan ketentuan:

a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul

Pimpinan Pusat

b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan

Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan

Muhammadiyah pada setiap tingkatan

Pasal 16

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,

57

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.

(2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang

dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting,

disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya

dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.

(3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa

jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima

dengan Pimpinan yang baru.

(4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya

peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17

Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain

terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 18

Penasihat

(1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan

Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah,

baik diminta maupun atas kemauan sendiri.

(3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:

a. Anggota Muhammadiyah

b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai

pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19

Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:

a. Majelis:

1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan

kegiatan pokok dalam bidang tertentu.

2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah,

Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing

sesuai dengan kebutuhan.

b. Lembaga:

1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

58

yang bersifat khusus.

2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.

3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang

perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masingmasing

dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat

di atasnya.

(2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa‘idah

yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh

Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok

masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam

rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:

a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang

anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah

b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang

seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang

menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan

Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang

membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal

usaha tersebut

(3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir

atas usul Pimpinan Pusat.

(4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa‘idah

Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21

Muktamar

(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin

oleh Pimpinan Pusat.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar

selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.

(4) Acara Muktamar:

a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:

59

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.

4. Keuangan.

b. Program Muhammadiyah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum

d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum

e. Usul-usul

(5) Muktamar dihadiri oleh:

a. Anggota Muktamar terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Pusat.

3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.

4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Wilayah.

5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya

tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam

tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah.

Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing

tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.

b. Peserta Muktamar terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing

dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan

oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat

(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak

mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat

selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul

Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

60

(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota

Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa

berlangsung.

(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar

Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).

(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari

anggota Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua

pertiga dari yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

(1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurangkurangnya

seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota

Pimpinan Pusat.

(2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin

Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambatlambatnya

satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.

(5) Acara Tanwir:

a. Laporan Pimpinan Pusat

b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir

c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan

pendahuluan

d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai

berlangsungnya Muktamar

e. Usul-usul

(6) Tanwir dihadiri oleh:

a. Anggota Tanwir terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan

oleh Pimpinan Pusat.

3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai

5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar

keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah.

Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing

dua orang.

61

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

b. Peserta Tanwir terdiri dari:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing

dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan

oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

(7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak

menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambatlambatnya

satu bulan sesudah Tanwir.

(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta

dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah

Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota

Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah

Wilayah berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Wilayah:

a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi

Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah,

Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat

Wilayah.

4. Keuangan.

b. Program Wilayah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah

e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

62

Pusat.

2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Wilayah.

3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh

Pimpinan Wilayah.

4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Daerah.

5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah

berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap

Cabang.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masingmasing

dua orang.

b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing

dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan

oleh Pimpinan Wilayah.

c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh

Pimpinan Wilayah

(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih,

dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat.

Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih,

dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat

selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila

dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan

atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah

dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta

dipimpin oleh Pimpinan Daerah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah

Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota

Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah

Daerah berlangsung.

63

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

(4) Acara Musyawarah Daerah:

a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan

di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah,

Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat

Daerah.

4. Keuangan.

b. Program Daerah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan

Wilayah.

2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Daerah.

3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.

4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan

oleh Pimpinan Cabang.

5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah

berdasarkan jumlah anggota.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masingmasing

dua orang.

b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing

dua orang.

2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan

oleh Pimpinan Daerah.

c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh

Pimpinan Daerah

(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan

dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau

Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan

dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah

selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila

dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

64

keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah

dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta

dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah

Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota

Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah

Cabang berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Cabang:

a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di

atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan

Musyawarah Pimpinan Cabang.

4. Keuangan.

b. Program Cabang

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang

e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan

Daerah.

2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan

oleh Pimpinan Cabang.

3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masingmasing

dua orang.

b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing

dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan

65

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

oleh Pimpinan Cabang.

c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh

Pimpinan Cabang.

(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan

dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau

Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan

dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan

Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila

dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau

keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang

dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta

dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah

Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota

Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah

Ranting berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Ranting:

a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di

atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan

Musyawarah Pimpinan Ranting.

4. Keuangan.

b. Program Ranting

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua

d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting

e. Usul-usul

(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Ranting:

1. Anggota Muhammadiyah.

2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

66

b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan

Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting

c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh

Pimpinan Ranting

(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih,

dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat.

Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih,

dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan

Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila

dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau

keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting

dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu

Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta

dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,

dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa

jabatan.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah

Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota

Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:

a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,

b. Tingkat Cabang, 15 hari,

c. Tingkat Ranting, tujuh hari,

sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Pimpinan:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan

b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan

c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan

pendahuluan

d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai

berlangsungnya Musyawarah

e. Usul-usul

(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:

67

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

a. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan

Pusat

(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah

disahkan oleh Pimpinan Wilayah

(c) Wakil Daerah tiga orang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

b. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan

Wilayah

(b) Ketua Pimpinan Cabang

(c) Wakil Cabang tiga orang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

c. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan

Daerah

(b) Ketua Pimpinan Ranting

(c) Wakil Ranting tiga orang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

d. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan

Cabang

(b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.

2. Peserta (undangan khusus).

(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih,

dan dipilih. Peserta berhak pendapat.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

68

(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan

oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau

dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/

Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan

berlangsung

Pasal 29

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota

Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua

pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat

dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah

dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu

dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran

anggota Musyawarah.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.

(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan

pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat

dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

Pasal 31

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar

dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

69

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat

Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh

Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh

Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32

Rapat Kerja Pimpinan

(1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas

tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah,

Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk

membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur

Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

d. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota Pimpinan Cabang.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

e. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota Pimpinan Ranting.

2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

70

(4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh

Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan

oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu

Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program

sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

3. Undangan.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

3. Undangan.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

3. Undangan.

4. Pada tingkat Cabang:

5. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

6. Wakil Pimpinan Ranting.

7. Undangan.

(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah

ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan

dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi

Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.

(2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan:

a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah.

b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam

71

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

Jurnal.

(3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan

Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi

Otonom pada semua tingkat.

(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Laporan

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan

Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan,

Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.

2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk

laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh

masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya

untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada

Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan

Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37

Ketentuan Lain-lain

(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari

dan berakhir tanggal 31 Desember.

(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan

Miladiyah.

(3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:

1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/

Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani

oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.

2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil

Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010

72

Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai

masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama

Bendahara/Wakil Bendahara.

b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris

Umum/Sekretaris atau petugas yang ditunjuk.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh

Pimpinan Pusat.

Pasal 38

Penutup

(1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar

ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir

1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan

dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s